Krisis Obat di RSUD Putussibau Memuncak, Pasien BPJS Terpaksa Beli Sendiri dengan Harga Mahal

PUTUSSIBAU, KALBAR – Gelombang protes dan kekecewaan melanda masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, akibat krisis ketersediaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Achmad Diponegoro, Putussibau. Kondisi ini memaksa pasien, termasuk peserta jaminan kesehatan nasional (BPJS), untuk membeli obat secara mandiri di apotek luar dengan harga yang dinilai memberatkan.

Keluhan ini mencuat tajam pada Kamis (27/3/2026), ketika sejumlah keluarga pasien mengungkapkan frustrasi mereka atas kosongnya stok obat vital di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

Nani, salah satu keluarga pasien yang enggan disebutkan nama lengkapnya, menceritakan pengalaman pahitnya. Menurutnya, setelah dokter menulis resep, pihak farmasi rumah sakit menyatakan obat yang dibutuhkan tidak tersedia.

"Obat tidak ada di rumah sakit. Kami dipaksa beli di luar, harganya mahal sekali," ungkap Nani dengan nada kecewa. Ia menambahkan bahwa keluarganya harus berkeliling ke beberapa apotek di kota Putussibau hanya untuk menemukan satu jenis obat yang seharusnya disediakan oleh rumah sakit.

Kondisi serupa dialami oleh puluhan pasien lainnya. Bagi warga dengan keterbatasan ekonomi, kewajiban membeli obat sendiri di tengah kondisi sakit merupakan pukulan ganda yang sangat berat.

Masalah tidak hanya berhenti pada ketiadaan obat. Pelayanan terhadap peserta BPJS Kesehatan juga menjadi sorotan utama. Sejumlah pasien melaporkan bahwa proses administrasi berjalan lambat dan berbelit-belit, memperparah situasi di lapangan.

"Sudah obat tidak ada, prosesnya juga lama. Kami merasa dipersulit," keluh seorang warga lainnya. Padahal, skema BPJS dirancang untuk menjamin akses kesehatan tanpa biaya tambahan di titik pelayanan, termasuk ketersediaan obat-obatan.

Ketiadaan obat di RSUD dr. Achmad Diponegoro berpotensi melanggar hak pasien BPJS dan mencederai prinsip gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional. 

Di tengah desakan publik, manajemen RSUD dr. Achmad Diponegoro hingga sore ini belum memberikan penjelasan transparan mengenai akar masalah kekosongan stok obat tersebut. Apakah disebabkan oleh keterlambatan pengadaan, masalah anggaran, atau kegagalan distribusi? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menggantung.

Direktur rumah sakit hanya memberikan respons singkat ketika dimintai keterangan. "Keluhan akan kami tindak lanjuti melalui bagian pelayanan dan Humas," ujarnya singkat, tanpa merinci langkah konkret atau estimasi waktu pemulihan stok.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan kapan pasokan obat akan kembali normal atau apakah ada mekanisme penggantian biaya bagi pasien yang terlanjur membeli obat secara mandiri.

Krisis ini menjadi "alarm keras" bagi pemerintah daerah. Sebagai ujung tombak layanan kesehatan rujukan di Kapuas Hulu, kegagalan RSUD dalam menyediakan obat dasar bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyangkut keselamatan nyawa pasien.

Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa solusi tegas dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah dikhawatirkan akan runtuh. Publik kini menanti langkah cepat dari Bupati Kapuas Hulu dan jajaran Dinas Kesehatan terkait untuk turun tangan memastikan hak kesehatan warga terpenuhi, tanpa membebani mereka dengan biaya tak terduga di saat paling rentan.

(Redaksi)