Diduga Mafia BBM Subsidi Bermain di Sungai Besar, Warga Tantang Kapolres, Pertamina dan BPH Migas Bertindak Tegas

KAPUAS HULU, KALBAR - Dugaan praktik mafia BBM subsidi di APMS nomor 66.06.23 wilayah Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, semakin menjadi sorotan publik. Aktivitas distribusi BBM yang diduga berlangsung secara tertutup pada malam hari memicu kemarahan warga karena dinilai merampas hak masyarakat kecil demi keuntungan kelompok tertentu. Minggu, 10/5/2026

Masyarakat menduga terjadi permainan distribusi BBM subsidi jenis tertentu yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat kecil, namun diduga dialihkan dan dijual kembali dengan harga tinggi kepada pihak tertentu.

Dugaan itu mencuat setelah warga melihat aktivitas pengisian BBM pada malam hari dengan kondisi lampu APMS sengaja dimatikan seolah operasional telah tutup.

Warga juga menyebut adanya dugaan penjualan BBM hingga mencapai Rp4 juta per drum. Jika benar terjadi, praktik tersebut dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan subsidi negara yang sangat merugikan masyarakat.

Dugaan praktik tersebut disebut terjadi di APMS nomor 66.06.23 yang berada di wilayah Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Menurut informasi yang beredar di masyarakat, aktivitas distribusi BBM subsidi secara tertutup itu diduga berlangsung pada malam hingga dini hari. Modus yang disebut-sebut digunakan yakni mematikan lampu lokasi agar aktivitas tidak mudah diketahui warga maupun pengawasan pihak tertentu.

Sorotan masyarakat kini mengarah kepada pengelola APMS, aparat pengawas distribusi BBM, Pertamina, hingga aparat penegak hukum di wilayah Kapuas Hulu. Warga mempertanyakan mengapa dugaan praktik yang disebut-sebut sudah lama berlangsung itu terkesan belum tersentuh penindakan serius.

Selain itu, beredar pula dugaan adanya pihak-pihak berpengaruh yang disebut berada di belakang pengawasan APMS tersebut. Isu yang berkembang di tengah masyarakat bahkan menyeret dugaan keterlibatan oknum yang memiliki kedekatan dengan lingkaran pejabat daerah. Dugaan itu membuat publik semakin curiga bahwa praktik distribusi BBM subsidi di lokasi tersebut tidak berjalan sesuai aturan.

Masyarakat menilai praktik dugaan mafia BBM subsidi sangat melukai rasa keadilan. Di saat warga kecil harus antre panjang untuk mendapatkan BBM subsidi, justru muncul dugaan adanya distribusi tertutup kepada pihak tertentu demi keuntungan besar.

Warga juga mempertanyakan lemahnya pengawasan dari Pertamina dan BPH Migas. Menurut mereka, praktik seperti ini tidak mungkin berlangsung lama tanpa adanya kelalaian pengawasan atau dugaan pembiaran.

“Kalau benar sudah lama terjadi, Jangan sampai masyarakat menilai hukum hanya berani kepada rakyat kecil, tetapi diam terhadap dugaan permainan besar,” tegas salah seorang warga kepada awak media.

Masyarakat mendesak Kapolres Kapuas Hulu segera membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan terbuka terhadap dugaan permainan BBM subsidi tersebut. Warga meminta aparat memeriksa seluruh aktivitas distribusi APMS nomor 66.06.23, termasuk stok BBM, distribusi malam hari, hingga dugaan aliran BBM kepada pihak tertentu.

Warga juga meminta Pertamina dan BPH Migas turun langsung melakukan audit menyeluruh. Bila ditemukan adanya pelanggaran, masyarakat mendesak agar izin operasional dicabut dan seluruh pihak yang terlibat diproses hukum tanpa pandang bulu.

“Jangan tunggu kepercayaan masyarakat hancur. Kalau memang bersih, buka semuanya secara transparan kepada publik,” ujar warga lainnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Kapolres Kapuas Hulu, pihak APMS nomor 66.06.23, Pertamina maupun BPH Migas terkait dugaan tersebut. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh informasi yang berimbang.

(Redaksi)